Tantangan Besar bagi Asia Tenggara

20 Tahun Peringatan Hari Kebebasan Pers se-Dunia

Ketika Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan tanggal 3 Mei 1993 sebagai Hari Kebebasan Pers se-Dunia (The world press freedom day/WPFD), hanya sedikit negara maju yang bisa menikmatinya. Di Asia Tenggara saat itu kebebasan pers dalam batas tertentu baru dinikmati Filipina yang mendapatkan jaminan kebebasan pers melalui Konstitusi 1987 setelah gerakan “people power” berhasil menumbangkan presiden Ferdinand Marcos di tahun 1986.  Beberapa negara lain, terutama Indonesia, Vietnam dan Burma, kontrol terhadap pers masih sangat ketat sehingga peringatan WPFD hanya dilakukan segelintir kalangan pers di bawah pengawasan pemerintah. Peristiwa kontraproduktif pembredelan tiga media terkemuka – Majalah mingguan Tempo dan Editor serta Tabloid Detik – oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1994 merupakan salah satu contoh kuatnya kontrol pemerintah terhadap pers.

Tahun ini, memasuki 20 tahun peringatan WPFD, perubahan telah banyak terjadi. Pihak yang memeringatinya juga semakin meluas dan tidak lagi terbatas pada mereka yang bekerja di dunia pers. Keadaan ini selain  dimungkinkan oleh perubahan konstelasi politik dan ekonomi selama dua dekade terakhir, juga dikarenakan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dengan merebaknya social media yang mempercepat proses diseminasi pesan-pesan kebebasan pers.

Meski demikian, perubahan tersebut tidaklah dapat dijadikan ukuran untuk menilai bahwa kebebasan pers sudah terwujud di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sederet fakta bahkan menunjukkan masih jauhnya kawasan ini dari standar internasional tentang kebebasan pers.  Bahkan dapat dikatakan – terutama apabila dibandingkan dengan kondisi di kawasan lain di dunia ini – Asia  Tenggara masih merupakan  kawasan yang paling memprihatinkan bagi kebebasan pers. Dalam index kebebasan pers yang dikeluarkan Reporters Without Borders (Reporters Sans Frontiers/RSF) sepanjang 10 tahun terakhir, negara-negara di kawasan ini menempati posisi terendah di antara 170-an negara yang dinilai, meskipun beberapa kali Indonesia dan Timor Leste sempat masuk posisi yang cukup baik. Dalam index 2013 yang mengindikasikan kondisi kebebasan pers sepanjang 2012, 10 negara Asia Tenggara  berada di urutan antara 122 hingga 172 atau sepertiga terbawah dari seluruh negara yang dinilai. Satu-satunya yang posisinya lebih baik adalah Timor Leste, dan itupun hanya menempati  urutan 90.

Index yang dirilis RSF tersebut tidak terlalu mengherankan apabila kita menyermati pelbagai peristiwa pengganggu kebebasan pers di tiap negara di kawasan ini. Alerts yang dipublikasikan websites Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), yang setiap saat dapat diakses di www.seapabkk.org, sangat sering menampilkan kesulitan besar yang dihadapi para pekerja media di kawasan ini. Bermacam kasus dari buruknya hukum yang tidak berpihak pada media, kasus-kasus pencemaran nama baik (defamation), kekerasan dan atau bahkan pembunuhan terhadap pekerja media, sangat sering terjadi.

Laporan Tahunan SEAPA tentang Kebebasan Pers dan kebebasan Berekspresi yang telah terbit sejak 2002 merupakan salah satu dokumentasi yang memaparkan secara deskriptif pelbagai fakta buruk tersebut. Dalam Laporan Tahun 2013 yang dirilis hari ini, Kamis 2 Mei 2013, sebagai bagian dari rangkaian peringatan WPFD 2013, dapat disimak sejumlah fakta yang menunjukkan kondisi riil kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di tiap-tiap negara, termasuk Timor Leste, namun tanpa Brunei Darussalam, sepanjang tahun 2012.  Dalam laporan ini, Asia Tenggara belum lepas dari predikat sebagai salah satu kawasan yang sangat membahayakan kerja jurnalis, di samping Timur Tengah dan Amerika Latin.

Apabila Committee to Protect Journalists (CPJ) melaporkan setidaknya 70 wartawan di dunia tewas terbunuh sepanjang tahun 2012, di laporan SEAPA tercantum 6 orang wartawan, atau hampir 10%, terbunuh di Asia Tenggara, dengan rincian 4 orang di Filipina, seorang di Indonesia dan seorang lagi di Cambodia. Dalam hal pembunuhan terhadap wartawan ini, Filipina dan Indonesia merupakan dua negara yang hampir setiap tahun menorehkan kekejaman terhadap wartawan. Ironisnya, kedua negara ini justru yang selama hampir 15 tahun dipandang paling maju dalam mewujudkan kebebasan pers. Index kebebasan yang dikeluarkan Freedom House bahkan secara rutin menempatkan Indonesia dalam posisi terhormat, dan dalam index 2013 Indonesia dinilai sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk kategori bebas, sementara negara-negara lainnya masih di kategori bebas sebagian dan tidak bebas.

Selain kasus pembunuhan, puluhan kasus menyangkut tindak kekerasan –baik kekerasan fisik berupa penganiayaan hingga intimidasi dan pemenjaraan –terhadap para pekerja media. Di Indonesia saja Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dalam laporan yang tergabung dalam Laporan tahunan SEAPA, memaparkan 56 kasus kekerasan yang meliputi 17 kasus kekerasan fisik, 13 kasus ancaman, 9 kasus penyitaan atau perusakan peralatan, serta kasus-kasus lainnya seperti mobilisasi massa untuk mengintimidasi media. Di antara sejumlah itu hanya tujuh kasus yang ditindaklanjuti melalui investigasi polisi atau polisi militer dan sebagian besar lainnya menguap menambah deretan kasus-kasus impunitas.

Kasus kekerasan terhadap wartawan juga terjadi di negara-negara lain di Asia Tenggara. Anggota SEAPA di Filipina Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR) mencatat 32 kasus yang meliputi: serangan/usaha pembunuhan, ancaman, memata-matai wartawan, tuntutan atas pencemaran nama baik (defamation), penahanan, dan lain-lain. Rekor jumlah besar kasus juga terjadi di Vietnam yang mencapai angka 52 tindak kekerasan. Hanya saja, berbeda dari Indonesia dan Filipina, kekerasan di Vietnam lebih banyak dilakukan negara dengan memanfaatkan Undang-Undang atau hukum yang sangat restriktif.

Ancaman terhadap kebebasan pers tidaklah semata-mata pada pembunuhan dan kekerasan terhadap para pekerja media. Lingkungan hukum (legal environment) di tiap-tiap negara juga menjadi salah satu faktor kunci.  Beberapa negara di Asia Tenggara belum memiliki Undang-Undang Media yang mendukung kebebasan pers. Saat ini Burma sedang berusaha merumuskan Undang-Undang Medianya. Timor Leste bahkan sejak 2002, yakni sejak berdiri sendiri sebagai negara merdeka, telah berusaha mendraft Undang-Undang Media, namun belum berhasil mencapai kesepakatan untuk dirilis sebagai Undang-Undang.

Keberadaan Undang-Undang Pers pun belumlah merupakan jaminan bagi pewujudan Kebebasan Pers. Di Indonesia, misalnya, sejak era reformasi telah memiliki Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002. Itupun masih diperkuat dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008. Namun pelaksanaan ketiga Undang-Undang tersebut belum maksimal. Artinya, masih diperlukan pelbagai upaya yang memungkinkan implementasi ketiga Undang-Undang tersebut sesuai semangatnya. Dan bahkan pengkajian atas ketiga Undang-Undang tersebut tetap perlu dilaksanakan sehingga seluruh isinya sesuai dengan standar internasional yang menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Selain Undang-Undang, faktor profesionalisme atau kapasitas pekerja media juga masih menjadi faktor di negara-negara Asia Tenggara. Kemampuan teknis berjurnalisme ataupun pelanggaran kode etik menjadi salah satu catatan penting yang menghambat terwujudnya kebebasan pers. Kondisi ini masih diperparah lagi dengan persoalan kepemilikan media. Di negara-negara seperti Vietnam, Laos dan Myanmar sebagian besar media dimiliki pemerintah. Perubahan mulai terjadi di Burma di tengah proses demokratisasi dewasa ini yang mulai memberi kesempatan para pemodal untuk mengembangkan media non-pemerintah.

Kepemilikan media akan mempengaruhi arus informasi. Di Cambodia, hampir semua media menjadi monopoli atau dikendalikan para anggota Cambodian People’s Party (CPP), partai yang sudah lebih dari dua dekade berkuasa. Sementara itu di Indonesia terjadi trend para pemilik media besar, terutama Televisi, ikut bertarung dalam persaingan politik. Dalam beberapa tahun terakhir masyarakat sudah merasakan bagaimana media dijadikan alat untuk kepentingan politik para pemiliknya.

Di balik gambaran buruk tersebut, optimisme dan segala upaya mewujudkan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi tetap harus dipertahankan. Di samping makin berkembang kesadaran tentang pentingnya kebebasan tersebut di kalangan yang lebih luas, masyarakat sipil yang bermunculan di tingkat lokal atau nasional umumnya tidak bekerja sendirian. Sejumlah NGO bersama akademisi dan media independen semakin memperkuat jaringan ataupun kerjasama baik ditingkat regional maupun internasional.

[Article in Bahasa Indonesia for SEAPA’s World Press Freedom Day 2013 Report]

Ketika Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan tanggal 3 Mei 1993 sebagai Hari Kebebasan Pers se-Dunia (The world press freedom day/WPFD), hanya sedikit negara maju yang bisa menikmatinya. Di Asia Tenggara saat itu kebebasan pers dalam batas tertentu baru dinikmati Filipina yang mendapatkan jaminan kebebasan pers melalui Konstitusi 1987 setelah gerakan “people power” berhasil menumbangkan presiden Ferdinand Marcos di tahun 1986.  Beberapa negara lain, terutama Indonesia, Vietnam dan Burma, kontrol terhadap pers masih sangat ketat sehingga peringatan WPFD hanya dilakukan segelintir kalangan pers di bawah pengawasan pemerintah. Peristiwa kontraproduktif pembredelan tiga media terkemuka – Majalah mingguan Tempo dan Editor serta Tabloid Detik – oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1994 merupakan salah satu contoh kuatnya kontrol pemerintah terhadap pers.
Tahun ini, memasuki 20 tahun peringatan WPFD, perubahan telah banyak terjadi. Pihak yang memeringatinya juga semakin meluas dan tidak lagi terbatas pada mereka yang bekerja di dunia pers. Keadaan ini selain  dimungkinkan oleh perubahan konstelasi politik dan ekonomi selama dua dekade terakhir, juga dikarenakan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dengan merebaknya social media yang mempercepat proses diseminasi pesan-pesan kebebasan pers.
Meski demikian, perubahan tersebut tidaklah dapat dijadikan ukuran untuk menilai bahwa kebebasan pers sudah terwujud di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sederet fakta bahkan menunjukkan masih jauhnya kawasan ini dari standar internasional tentang kebebasan pers.  Bahkan dapat dikatakan – terutama apabila dibandingkan dengan kondisi di kawasan lain di dunia ini – Asia  Tenggara masih merupakan  kawasan yang paling memprihatinkan bagi kebebasan pers. Dalam index kebebasan pers yang dikeluarkan Reporters Without Borders (Reporters Sans Frontiers/RSF) sepanjang 10 tahun terakhir, negara-negara di kawasan ini menempati posisi terendah di antara 170-an negara yang dinilai, meskipun beberapa kali Indonesia dan Timor Leste sempat masuk posisi yang cukup baik. Dalam index 2013 yang mengindikasikan kondisi kebebasan pers sepanjang 2012, 10 negara Asia Tenggara  berada di urutan antara 122 hingga 172 atau sepertiga terbawah dari seluruh negara yang dinilai. Satu-satunya yang posisinya lebih baik adalah Timor Leste, dan itupun hanya menempati  urutan 90.
Index yang dirilis RSF tersebut tidak terlalu mengherankan apabila kita menyermati pelbagai peristiwa pengganggu kebebasan pers di tiap negara di kawasan ini. Alerts yang dipublikasikan websites Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), yang setiap saat dapat diakses di www.seapabkk.org  , sangat sering menampilkan kesulitan besar yang dihadapi para pekerja media di kawasan ini. Bermacam kasus dari buruknya hukum yang tidak berpihak pada media, kasus-kasus pencemaran nama baik (defamation), kekerasan dan atau bahkan pembunuhan terhadap pekerja media, sangat sering terjadi.
Laporan Tahunan SEAPA tentang Kebebasan Pers dan kebebasan Berekspresi yang telah terbit sejak 2002 merupakan salah satu dokumentasi yang memaparkan secara deskriptif pelbagai fakta buruk tersebut. Dalam Laporan Tahun 2013 yang dirilis hari ini, Kamis 2 Mei 2013, sebagai bagian dari rangkaian peringatan WPFD 2013, dapat disimak sejumlah fakta yang menunjukkan kondisi riil kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di tiap-tiap negara, termasuk Timor Leste, namun tanpa Brunei Darussalam, sepanjang tahun 2012.  Dalam laporan ini, Asia Tenggara belum lepas dari predikat sebagai salah satu kawasan yang sangat membahayakan kerja jurnalis, di samping Timur Tengah dan Amerika Latin.
Apabila Committee to Protect Journalists (CPJ) melaporkan setidaknya 70 wartawan di dunia tewas terbunuh sepanjang tahun 2012, di laporan SEAPA tercantum 6 orang wartawan, atau hampir 10%, terbunuh di Asia Tenggara, dengan rincian 4 orang di Filipina, seorang di Indonesia dan seorang lagi di Cambodia. Dalam hal pembunuhan terhadap wartawan ini, Filipina dan Indonesia merupakan dua negara yang hampir setiap tahun menorehkan kekejaman terhadap wartawan. Ironisnya, kedua negara ini justru yang selama hampir 15 tahun dipandang paling maju dalam mewujudkan kebebasan pers. Index kebebasan yang dikeluarkan Freedom House bahkan secara rutin menempatkan Indonesia dalam posisi terhormat, dan dalam index 2013 Indonesia dinilai sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk kategori bebas, sementara negara-negara lainnya masih di kategori bebas sebagian dan tidak bebas.
Selain kasus pembunuhan, puluhan kasus menyangkut tindak kekerasan –baik kekerasan fisik berupa penganiayaan hingga intimidasi dan pemenjaraan –terhadap para pekerja media. Di Indonesia saja Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dalam laporan yang tergabung dalam Laporan tahunan SEAPA, memaparkan 56 kasus kekerasan yang meliputi 17 kasus kekerasan fisik, 13 kasus ancaman, 9 kasus penyitaan atau perusakan peralatan, serta kasus-kasus lainnya seperti mobilisasi massa untuk mengintimidasi media. Di antara sejumlah itu hanya tujuh kasus yang ditindaklanjuti melalui investigasi polisi atau polisi militer dan sebagian besar lainnya menguap menambah deretan kasus-kasus impunitas.
Kasus kekerasan terhadap wartawan juga terjadi di negara-negara lain di Asia Tenggara. Anggota SEAPA di Filipina Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR) mencatat 32 kasus yang meliputi: serangan/usaha pembunuhan, ancaman, memata-matai wartawan, tuntutan atas pencemaran nama baik (defamation), penahanan, dan lain-lain. Rekor jumlah besar kasus juga terjadi di Vietnam yang mencapai angka 52 tindak kekerasan. Hanya saja, berbeda dari Indonesia dan Filipina, kekerasan di Vietnam lebih banyak dilakukan negara dengan memanfaatkan Undang-Undang atau hukum yang sangat restriktif.
Ancaman terhadap kebebasan pers tidaklah semata-mata pada pembunuhan dan kekerasan terhadap para pekerja media. Lingkungan hukum (legal environment) di tiap-tiap negara juga menjadi salah satu faktor kunci.  Beberapa negara di Asia Tenggara belum memiliki Undang-Undang Media yang mendukung kebebasan pers. Saat ini Burma sedang berusaha merumuskan Undang-Undang Medianya. Timor Leste bahkan sejak 2002, yakni sejak berdiri sendiri sebagai negara merdeka, telah berusaha mendraft Undang-Undang Media, namun belum berhasil mencapai kesepakatan untuk dirilis sebagai Undang-Undang.
Keberadaan Undang-Undang Pers pun belumlah merupakan jaminan bagi pewujudan Kebebasan Pers. Di Indonesia, misalnya, sejak era reformasi telah memiliki Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002. Itupun masih diperkuat dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008. Namun pelaksanaan ketiga Undang-Undang tersebut belum maksimal. Artinya, masih diperlukan pelbagai upaya yang memungkinkan implementasi ketiga Undang-Undang tersebut sesuai semangatnya. Dan bahkan pengkajian atas ketiga Undang-Undang tersebut tetap perlu dilaksanakan sehingga seluruh isinya sesuai dengan standar internasional yang menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.
Selain Undang-Undang, faktor profesionalisme atau kapasitas pekerja media juga masih menjadi faktor di negara-negara Asia Tenggara. Kemampuan teknis berjurnalisme ataupun pelanggaran kode etik menjadi salah satu catatan penting yang menghambat terwujudnya kebebasan pers. Kondisi ini masih diperparah lagi dengan persoalan kepemilikan media. Di negara-negara seperti Vietnam, Laos dan Myanmar sebagian besar media dimiliki pemerintah. Perubahan mulai terjadi di Burma di tengah proses demokratisasi dewasa ini yang mulai memberi kesempatan para pemodal untuk mengembangkan media non-pemerintah.
Kepemilikan media akan mempengaruhi arus informasi. Di Cambodia, hampir semua media menjadi monopoli atau dikendalikan para anggota Cambodian People’s Party (CPP), partai yang sudah lebih dari dua dekade berkuasa. Sementara itu di Indonesia terjadi trend para pemilik media besar, terutama Televisi, ikut bertarung dalam persaingan politik. Dalam beberapa tahun terakhir masyarakat sudah merasakan bagaimana media dijadikan alat untuk kepentingan politik para pemiliknya.
Di balik gambaran buruk tersebut, optimisme dan segala upaya mewujudkan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi tetap harus dipertahankan. Di samping makin berkembang kesadaran tentang pentingnya kebebasan tersebut di kalangan yang lebih luas, masyarakat sipil yang bermunculan di tingkat lokal atau nasional umumnya tidak bekerja sendirian. Sejumlah NGO bersama akademisi dan media independen semakin memperkuat jaringan ataupun kerjasama baik ditingkat regional maupun internasional. ***

Leave a Reply

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →