Rancangan UU, Geliat Politik dan Kebebasan Pers

[Bahasa Indonesia version of the Timor Leste press freedom country report 2014]

Rancangan UU Pers Timor-Leste

Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pers Timor-Leste, dimulai sejak awal 2005. Namun, rancangan UU yang sebagian besar pasalnya bermaterikan kriminalisasi dan defamasi itu, menuai kritik dari kalangan asosiasi dan organisasi nasional, regional bahkan internasional.

Federasi Jurnalis Internasional atau International Federation of Journalists (IFJ), misalnya, pernah melayangkan surat protes kepada Presiden Timor-Leste waktu itu, Xanana Gusmão untuk membatalkan pengesahan RUU tersebut menjadi UU. Dan, setelah mempertimbangkan sejumlah alasan dari Asosiasi Jurnalis Timor Lorosa’e (AJTL) dan IFJ, Presiden Xanana Gusmão akhirnya membatalkan pengesahan RUU tersebut.

Di tahun 2008, penyusunan rancangan UU Pers kembali dilakukan dengan mendapat dana dari UNDP (United Nations Development Program). Namun, karena masih adanya sejumlah pasal yang menyangkut kriminalisasi dan defamasi, rancangan UU tersebut kembali menuai protes dari kalangan asosiasi jurnalis nasional, regional maupun internasional. SEAPA (Southeast Asia Press Alliance), Article XIX, dan juga IFJ (International Federation of Journalists) mengritik dan menyayangkan soal masih diberlakukannya sejumlah pasal kriminalisasi dan defamasi dalam rancangan UU Pers tersebut. Akibatnya, rancangan UU tersebut telah menjadi zero draft.

Dua tahun kemudian (2010), pemerintah melalui Sekretaris Negara urusan Komunikasi Sosial Timor-Leste kembali mengundang perwakilan dari sejumlah asosiasi jurnalis dan media nasional untuk kembali mempersiapkan rancangan UU Pers Timor-Leste. Sebuah tim kecil, yang terdiri atas lima orang yang mewakili asosiasinya masing-masing, dibentuk. Seorang penasihat dari Sekretaris Negara urusan Komunikasi Sosial, dipersiapkan bagi tim yang kemudian dikenal dengan sebutan Team Five itu. Hasil kerja Team Five selanjutnya melahirkan 26 pasal pada RUU Pers. Dalam sebuah rapatnya, Dewan Menteri sempat memberikan apresiasi terhadap hasil kerja Team Five.

Namun, Dewan Menteri menambahkan sebuah pasal tentang denda kepada wartawan dan institusi media yang berkisar antara USD 250,00 hingga USD 25,000.00. Denda yang akan dikenakan kepada wartawan dan institusi media itu, tertera pada pasal 20 RUU Pers. Dengan demikian, telah ada 27 pasal dalam RUU Pers Timor-Leste.

Setelah periode “apresiasi” oleh Dewan Menteri, RUU Pers itu selanjutnya diserahkan ke Parlamen Nasional melalui Komisi A yang menangani urusan konstitusi, agar dilakukan dengar pendapat (public hearing) guna mendapatkan perbaikan dan persetujuan terhadap pasal demi pasal dalam RUU Pers tersebut.

Informasi yang diperoleh Asosiasi Jurnalis Timor Lorosa’e (AJTL) menyebutkan RUU Pers Timor-Leste ini telah mendapatkan persetujuan dari anggota parlamen melalui sebuah pertemuan khusus dengan Komisi A. Sejumlah pasal juga telah ditambahkan dalam RUU tersebut. Kini telah ada sedikitnya lebih kurang 53 pasal dalam RUU tersebut. Parlamen juga akan kembali menggelar sidang pleno guna menyetujui secara umum dan final terhadap RUU Pers itu, sebelum diserahkan ke Presiden Republik guna disahkan dalam tahun ini juga.

Yang jadi masalah, penambahan sejumlah pasal yang dilakukan oleh Komisi A Parlamen Nasional, sama sekali tanpa sepengetahuan asosiasi media di Timor-Leste. Terbetik kabar, pada pasal 22 yang mengatur tentang komposisi Dewan Pers telah terjadi perubahan yang signifikan. Jumlah anggota Dewan Pers yang menurut usulan asosiasi jurnalis sebanyak tujuh (7) orang, oleh Parlamen Nasional dikurangi menjadi lima (5) orang dengan komposisi sebagai berikut: 2 orang dari Asosiasi Media, 1 orang dari Asosiasi Pemilik Media dan 2 orang dari figur publik yang akan dipilih langsung oleh Parlamen Nasional dan salah seorang dari figur publik tersebut akan menjadi Ketua Dewan Pers.

Perubahan pada pasal 22 ini bertolak belakang dengan konsep awal Team Five yang menghendaki anggota dewan pers terdiri dari 7 (tujuh) orang dengan komposisi sebagai berikut: 3 orang dari kalangan wartawan, 2 dari asosiasi pemilik media dan 2 anggota lainya dari masyarakat. Selanjutnya, ketujuh orang tersebut yang nantinya secara demokratis memilih Ketua Dewan Pers beserta strukturnya.

Selain itu, pasal 7 (ayat 4) RUU Pers itu, memberi otoritas kepada Dewan Pers untuk memberikan sertifikasi profesi kepada wartawan setelah wartawan yang bersangkutan magang selama 6 bulan. Melihat komposisi Dewan Pers yang dipilih oleh Parlamen, sangatlah sulit untuk dijamin integritas Dewan Pers sebagai Badan Independen dalam manjalankan tugas-tugasnya.

Asosiasi jurnalis dan sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) telah menyatakan menolak komposisi Dewan Pers versi Parlamen Nasional. Pokok masalahnya, Dewan Pers yang seharusnya menjadi Badan Independen yang mempunyai misi untuk mempertahankan hak kebebasan pers dan kebebasan bereskpresi, justru akan menjadi oposisi bagi wartawan dan institusi media itu sendiri. Alasan lainnya adalah, karena perwakilan anggota Dewan Pers yang dipilih langsung oleh parlamen akan mendapat intervensi politik dari parlamen.

Pasal 20 tentang denda kepada individu wartawan dan institusi media yang berkisar antara USD 250,00 hingga USD 25,000.00 juga sangat tidak wajar. wartawanTidaklah pada tempatnya apabila kesalahan menulis harus dibayar dengan uang dalam jumlah besar. Padahal, pendapatan wartawan dan institusi media di Timor-Leste secara umum sangat minim dan tidak memungkinkan lunasnya pembayaran denda dengan nominal seperti dimaksud.

Oleh karena itu, Asosiasi Wartawan dan Institusi Media di Timor-Leste merekomendasi Parlemenuntuk menghapus pasal tersebut dari RUU Pers, karena dianggap akan menjadi ancaman besar bagi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di negara yang hanya berpenduduk 1 juta jiwa lebih ini.

Meskipun Anggota Parlamen Nasional berangapan bahwa denda tersebut bertujuan untuk mendidik wartawan agar lebih teliti dalam menulis berita dan bertanggung jawab atas publikasi media, kalangan media menilai pasal yang berisikan denda tersebut bukan untuk mendidik namun akan menjadi ajang mencari kesalahan media. Pasal tersebut mengancam akan banyaknya institusi media yang tutup karena implementasi denda yang lebih tinggi dari pendapatan wartawan dan institusi media itu sendiri.

Pasal tersebut mestinya disesuaikan dengan Kode Etik Jurnalistik Timor-Leste, yakni penerapan prosedur hak jawab yang setimpal dengan kesalahan media atau wartawan sudah cukup untuk merespon kekawatiran publik atau pihak yang merasa telah dirugikan.

Pada pasal 13 butir 8 disebutkan: ”Organ komunikasi sosial asing yang akan melakukan peliputan dan korespondensi di Timor-Leste harus mendapat izin dari pemerintah.” Pasal ini akan memperumit akses kegiatan liputan wartawan asing serta koresponden media asing di Timor-Leste. Seharusnya, rancangan UU ini memberi kebebasan kepada wartawan atau koresponden asing untuk melakukan liputan, tanpa perlu mendapatkan ijin dari pemerintah. Kehadiran media asing pada zaman pendudukan Indonesia di Timor-Leste, memilikikontribusi yang signifikan bagi kemerdekaan Timor-Leste.

Pasal 6 RUU Pers tersebut berbunyi “yang bisa menjadi wartawan adalah warga negara Timor-Leste yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional yang mendapat pangakuan dari Dewan Pers dan melakukan kegiatan jurnalistik di salah satu organ komunikasi social.”Pasal ini jelas-jelas bertentangan dengan konsep wartawan modern yang tidak membatasi wilayah, ras atau kewarganegaraan bagi wartawan dalam melakukan peliputan. Pasal ini dikuatirkan bisa membatasi pekerjaan wartawan asing yang melaksanakan tugas jurnalistiknya di Timor-Leste dan pembatasan terhadap orang Timor-Leste yang tidak mempunyai kemampuan akademik yang sesuai dengan permintaan pasal tersebut untuk melakukan peliputan di negara lain. Sebenarnya wartawan adalah profesi terbuka di mana semua orang mempunyai hak untuk menjadi wartawan dan tidak boleh dibatasi dengan ukuran akademik. Pasal ini semestinya berbunyi; “wartawan adalah warga negara Timor-Leste atau tidak berkewarganegaraan Timor-Leste yang melakukan tugas jurnalistik secara regular di suatu media”.

Geliat Politik & dampaknya terhadap media

Partai CNRT (Consello Nacional Rekonstrusaun Timor-Leste) yang dipimpin Perdana Menteri Xanana Gusmão beserta koalisinya dan partai oposisi Fretilin kini telah memiliki konsensus dan konsep bersama mengenai pembangunan Timor-Leste yang berkesinambungan, jaminan keamanan dan stabilitas politik yang kondusif hingga periode kepemimpinan Xanana Gusmao sebagai Perdana Menteri Timor-Leste berakhir.

Stabilitas politik yang kondusif seperti ini mendorong generasi tua di berbagai partai politik untuk mempersiapkan generasi baru guna menjadi pemimpin baru Timor-Leste di masa mendatang. Keputusan Xanana Gusmão untuk mundur dari kursi perdana menteri pada bulan September tahun 2014 ini adalah suatu proses untuk mempersiapkan generasi baru dalam memimpin pemerintahan di masa depan.

Skenario mundurnya Xanana Gusmão sebelum masa jabatannya berakhir di tahun 2017, adalah opsi yang tepat untuk dirinya dan Mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri dan José Ramos Horta sebagai pendamping pemerintahan di periode mendatang.

Dengan konsensus politik yang ada saat ini, memberi suatu tantangan tersendiri bagi media Timor-Leste. Media tentunya dituntut untuk mengimbangi kekuasaun politik yang terjadi saat ini.

Belum lama ini, teman seperjuangan Xanana Gusmão yang mempunyai pandangan politik berbeda telah memobilisasi masa yang bernaung di bawah bendera Dewan Revolusi Maubere (Conselho Revulisionariu Maubere) telah mendesak untuk segera membubarkan parlamen dan pemerintah. Hal ini mendapat reaksi keras dari semua fraksi di Parlamen Nasional yang kemudian berujung pada dikeluarkannya resolusi untuk membubarkan dan menangkap pemimpin Dewan Revolusi Maubere, Mauk Moruk.

Peliputan media yang independen dengan cover both sides sangat dituntut untuk tidak mengekspose organisasi yang dianggap illegalkarena tidak terdaftar di kementerian hukum. Namun, media harus tetap menjaga independensi dan melakukan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalisme dengan mengekspose pemimpin dan organisasi ilegal yang ditutup oleh pemerintah.

Posisi media di Timor-Leste yang tidak menuruti intervensi parlamen atau pemerintah ini membuat gerah para pembuat undang-undang. Satu-satunya jalan yang ditempuh para politisi guna mengendalikan media massa adalah dengan mengintervensi pasal-pasal yang ada dalam RUU Pers, yang saat ini tengah berada di tangan para wakil rakyat di Parlamen Nasional.

Oleh karena itu, RUU Pers (co-regulation) yang dipersiapkan oleh asosiasi jurnalis dan pemerintah ini, direvisi oleh parlamen dan isi dari pada rancangan (revise) undang-undang parlamen tersebut lebih berbahaya dari pada undang-undang yang dipersiapkan oleh asosiasi wartawan dan pemerintah yang dinilai sudah cukup untuk menjamin kebebasan pers, kebebasan bereskpresi dan tanggung jawab media. Indikasi politisasi media itu bisa dilihat pada komposisi Dewan Pers versi Parlamen Nasional.

Politisasi media tidaklah hanya terjadi pada intervensi politisi terhadap media namun kemungkinan besar juga pada draft undang-undang yang hingga saat ini belum diketahui oleh public, yakni dengan melegalkan partai politik untuk mendirikan media. Partai oposisi Fretilin saat ini sudah mempunyai Radio Maubere yang jaringanya mencakup seluruh teritorium Timor-Leste. Dikuatirkan, parlamen juga akan berusaha melegalkan partai politik untuk mendirikan media dengan menfasilitasi partai lain seperti CNRT dan Partai Demokrat yang kini memegang pemerintahan untuk mendirikan media berbasis partai politik.

Kondisi Kebebasan Pers di masa mendatang

Tahun ini tidak terjadi tindakan kekerasan terhadap wartawan atau institusi media di Timor Leste. Wartawan dan institusi media masih menjalankan tugas dan profesinya dengan bebas dan independen. Rekor kebebasan Pers Timor-Leste akhir-akhir ini cukup menjanjikan.

Laporan Reporters sans Frontieres (RSF) tahun ini telah memposisikan kebebasan Pers Timor-Leste lebih baik dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Namun RUU Pers Timor-Leste saat ini tidak menjamin kebebasan pers yang lebih baik. Justru sebaliknya RUU tersebut telah memunculkan kekuatiran akan memburuknya kebebasan pers Timor-Leste di masa mendatang. Terlebih jika RUU yang akan disahkan menjadi UU Pers Timor-Leste tersebut memberi celah kepada politisi untuk melakukan intervensi terhadap dunia media.