Pengekangan Kebebasan dengan Penggunaan Aturan Hukum

Peraturan-peraturan yang diberlakukan bagi wartawan, media dan kebebasan berekspresi menghadirkan sorotan tersendiri dalam situasi di Asia Tenggara pada 2015. Sebagian besar negara di kawasan ini, dengan sedikit pengecualian, tetap mengaitkan situasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi mereka dengan kesamaan isu, yakni pembatasan media, kontrol dan kekerasan di berbagai tingkat di setiap negara.

Pengecualian untuk kecenderungan ini bukanlah perkembangan positif, dengan tiga negara yang mengalami kemunduran serius dalam kebebasan media dan kebebasan berekspresi.

Berita besar tahun ini adalah mengenai Thailand, dan bagaimana Negara berbalik dari situasi yang persnya relatif bebas ke arah salah satu Negara yang paling membatasi media dan kebebasan berekspresi publik. Junta militer yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 22 Mei 2014 telah memberlakukan larangan keras pada media, publik, dan online, untuk melakukan kritik pada pemerintah yang melakukan perombakan sistem politik sebelum menyelenggarakan Pemilu pada 2016. Secara umum, media dan warga Negara telah belajar untuk menjaga pelbagai peraturan setelah ratusan orang ‘diundang’ militer untuk ‘penyesuaian sikap’ – eufemisme untuk pemanggilan dan penahanan. Atau, barangkali, orang hanya mengulur waktu.

Burma, yang secara resmi dikenal sebagai Myanmar, melanjutkan dan mengintensifkan kecenderungan tahun lalu atas kemerosotan dari kebebasan media yang baru saja diperoleh. Mulai dari pemenjaraan individual wartawan pada 2013, pemerintah kini mengambil tindakan terhadap publikasi dan aksi-aksi kolektif wartawan dengan menggunakan Undang-Undang Keamanan dan Pencemaran Nama Baik (Security and criminal defamation laws).

Undang-Undang Pers

Tujuh dari sebelas negara di Asia Tenggara yang memiliki Undang-Undang Pers – atau Undang-undang yang mengatur peran dan fungsi media pemberitaan atau jurnalisme. Undang-undang ini berbeda dari regulasi perizinan media, yang mengatur bagaimana media, baik cetak, siaran atau online, dapat dibentuk. Negara-negara di kawasan Asia tengara yang terakhir menerbitkan Undang-undang pers adalah Burma pada 2014 dan Timor Leste pada bulan Januari tahun (2015) ini.

Undang-undang Pers di Asia Tenggara memiliki ragam batasan dan prinsip-prinsip. Misalnya, Undang-undang Pers No. 40/Tahun 1999 di Indonesia menegaskan dan melindungi karya jurnalistik. Ini merupakan model untuk Asia Tenggara sebagai jaminan untuk menjaga media agar bebas dari intervensi dan pelecehan oleh negara. Di ujung lain spektrum, masing-masing Undang-undang Pers di Laos dan Vietnam, yang mengarahkan media sebagai corong propaganda negara, ditempatkan di bawah kendali langsung pemerintah atau partai tunggal yang mengatur negara. Meski demikian, sebagian besar Undang-undang Pers masih melindungi beberapa bentuk hak bagi wartawan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi.

Meski demikian, kawasan Asia Tenggara sedang bergerak menuju peningkatan regulasi dan pembatasan sebagai peraturan baru yang diberlakukan untuk mengekang kebebasan berekspresi pada umumnya dan peliputan media pada khususnya.

Undang-Undang Pers yang baru dikeluarkan di Timor Leste, yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengembangkan media dari bangsa yang masih muda ini, telah secara efektif menempatkan peraturan-peraturan baru dan pembatasan-pembatasan praktik jurnalistik. Sebelumnya, media menikmati jaminan konstitusional yang luas kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Saat ini, selain memiliki kode etik yang ditegakkan oleh legislasi, Undang-undang Pers memberlakukan peraturan mengenai siapa yang dapat melakukan praktik jurnalistik di negara ini.

Undang-undang Media Burma yang baru disahkan tahun lalu oleh parlemen menggantikan Undang-undang Pendaftaran Percetakan dan Penerbitan Tahun 1962 yang telah mengatur media selama setengah abad berturut-turut di bawah junta militer. Di antara kelebihannya, Undang-undang ini menegakkan beberapa hak jurnalistik dan melembagakan regulasi-diri professional. Namun, Negara ini juga mensahkan Undang-undang bagi Usaha Percetakan dan Penerbitan yang memertahankan hak prerogatif perizinan pemerintah dan yang menjabarkan muatan/isi yang dilarang sebagai dasar untuk penyabutan izin.

Dalam kenyataan, Undang-undang pers yang baru di Burma statusnya tidak pasti. Lembaga Dewan Pers permanen belum juga dibentuk untuk menggantikan atau memformalkan badan interim yang ditunjuk pada saat Undang-undang sedang disusun. Alih-alih menggunakan mekanisme hukum untuk menangani pelanggaran profesional dan etika, pihak berwenang telah menggunakan tuduhan kriminal untuk memenjarakan wartawan berdasarkan Undang-undang keamanan dan pencemaran nama baik. Di sisi lain, Undang-undang Usaha Percetakan dan Penerbitan telah diterapkan untuk penutupan empat jurnal komunitas yang tidak memiliki izin di Negara Bagian Chin.

Di Kamboja dan Malaysia, regulasi perizinan sedang dijadikan pegangan sebagai alat politik untuk menyetujui aplikasi perizinan media independen bagi lembaga penyiaran (di Kamboja) dan publikasi (Malaysia) di lingkungan yang didominasi oleh para sekutu dan pendukung partai berkuasa.

Di luar Undang-undang Media

Masalah terkait yang muncul pada tahun 2015 adalah bahwa Undang-undang pers Negara dianggap tak berguna, sebagaimana Undang-undang dan peraturan lainnya yang justru digunakan untuk mengontrol pekerjaan para praktisi media.

Di Burma pemerintah telah memanfaatkan Undang-undang keamanan (menyangkut peraturan-peraturan tentang majelis umum, keadaan darurat dan rahasia negara) dan pencemaran nama baik untuk mengendalikan publikasi yang menguji batas-batas ruang pelaporan yang baru saja dibuka. Editor dari dua penerbitan berita, yakni Unity Journal dan Bi Mo Te Nay, telah menerima hukuman yang keras untuk konten yang diterbitkan. Dua jurnal berita lainnya telah diancam dengan pidana pencemaran nama baik. Juga, para profesional media nampaknya bahkan tidak bisa mengajukan protes untuk membela rekan dan profesi mereka secara keseluruhan. Pihak berwenang telah mengancam denda terhadap wartawan dengan tuduhan melakukan pertemuan illegal yang memprotes tindakan negara pada media.

Undang-undang Pers Indonesia juga tidak efektif untuk membalikkan represi terus-menerus terhadap media dan kebebasan berekspresi di provinsi-provinsi Papua Barat yang bergolak, yang secara de facto terus-menerus diatur di bawah kekuasaan militer. Bahkan di Ibukota, the Jakarta Post menghadapi tuduhan penodaan agama tatkala menerbitkan kartun yang mengritik para militansi negara Islam.

Kekerasan juga digunakan untuk menentukan batas-batas pelaporan dalam hal tidak adanya aturan hukum untuk kasus-kasus tersebut. Filipina terus dilanda pembunuhan terhadap wartawan – yang sejak peringatan World Press Freedom Day 2014 telah menimpa lima wartawan. Dua wartawan Kamboja di daerah pedesaan tewas sementara delapan wartawan kota diserang saat meliput aksi unjuk rasa di Ibukota pada 2014. Begitu juga di Burma, belum lama ini terjadi pembunuhan atas seorang wartawan yang meliput bentrokan antara para pemberontak etnis dan Angkatan Darat. Aung Kyaw Naing, nama wartawan tersebut yang juga dikenal sebagai Par Gyi, berada di tahanan tentara selama sekitar satu bulan sebelum ia ditemukan tewas pada awal Oktober 2014, yang diduga ditembak ketika mencoba melarikan diri.

Impunitas – tak-berlakunya hukum – untuk kekerasan terhadap wartawan, dengan demikian merupakan alat yang efektif untuk mengatur batas-batas jurnalisme.

Di luar Pengendalian Media

Di tempat lain di kawasan Asia Tenggara, terutama di Negara yang media arus-utamanya berada di bawah kontrol pemerintah seperti Laos, Malaysia, Singapura dan Vietnam, perkembangan penting telah bergeser jauh dari dunia pers. Karena ketiadaan ruang di media arus-utama, ekspresi politik dan wacana publik telah pindah ke online, dan pemerintah mencari cara yang sama untuk mengontrol ruang terbuka yang tersisa.

Di Vietnam, keprihatinan global terus disedot oleh situasi para blogger politik dan tindakan keras pemerintah terhadap mereka, termasuk terhadap media sosial. Ancaman terhadap blogger juga terwujud dalam bentuk fisik melalui hukuman penjara untuk keamanan terkait pelanggaran, dan intimidasi oleh petugas keamanan dan para pendukungnya.

Malaysia adalah negara ketiga di kawasan Asia Tenggara yang mengalami pembalikan tetapi terutama pada kebebasan berbicara di tempat umum, dan bukan pada kebebasan pers. Pemerintah telah menerapkan pasal soal penghasutan Agustus 2014, yang menargetkan oposisi politik, akademisi kritis, aktivis, dan media. Pemberlakuan tersebut makin intensif pada tahun 2015, lebih dari 150 orang telah terkena dampak pasal tersebut.

Meskipun tahun ini masalah yang sama menimpa kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, masyarakat sipil, warga Negara dan media juga bekerja keras dalam membela hak-hak mereka. Aktivis dan wartawan di Burma, Kamboja, dan Malaysia turun ke jalan untuk berbicara meskipun ditakut-takuti pemerintah. Asosiasi-asosiasi Media di Thailand berbicara kepada junta—yang enggan menerima kritik—agar melindungi peran mereka dalam menyampaikan informasi dan membentuk opini publik.

Di depan layar komputer, blogger dan para netizen menulis, berkomentar dan mengkritik pemerintah di Laos, Singapura dan Vietnam pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan tindakan tenang membaca, pada waktu membutuhkan proxy untuk mengakses informasi secara online diblokir, tetaplah membawa harapan terjadinya perubahan, mungkin perlahan tapi pasti.