Mengapa Hari Anti Impunitas Perlu Diperingati?

Wartawan Bernas Fuad Muhammad Syahfrudin (Udin) terbunuh karena tulisan-tulisan kritisnya terhadap korupsi di Kabupaten Bantul, DIY, sedangkan otak pelaku pembunuhannya tetap melenggang bebas. Begitu juga kasus pembunuhan terhadap aktivis Hak-hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib, hingga kini otak pembunuhannya tetap tak tersentuh hukum.

Dua kasus di atas merupakan contoh jelas dari impunitas di Indonesia. Secara sederhana impunitas dapat dipahami sebagai tindakan atau kondisi sistemik yang mengarah pada pembiaran atau pelepasan bebas para pelaku kejahatan dari tanggungjawabnya secara hukum. Dalam banyak kasus, negara bahkan dengan pelbagai cara melindungi para pelaku kejahatan hingga kebal hukum. Lebih parah lagi, negara sendiri bahkan dapat melakukan impunitas dengan prosedur hukum yang tidak akuntabel sebagai sarana mematikan gerakan perjuangan HAM atau perjuangan kemanusiaan lainnya.

Pekerjaan kewartawanan maupun bidang pekerjaan penegakan kebebasan berekspresi adalah bidang-bidang yang rentan terhadap praktik impunitas. Bidang kewartawanan, khususnya, bekerja untuk pemenuhan HAM melalui hak untuk tahu publik (public’s rights to know). Informasi yang ditulis atau disiarkan wartawan memiliki peluang besar untuk membuka pengetahuan publik tentang bermacam kasus penyelewengan kekuasaan, kejahatan HAM atau kasus-kasus lainnya.

Karena pekerjaannya itu, wartawan harus berhadapan dengan banyak penguasa korup ataupun para pelaku kejahatan yang berusaha menghentikan langkah mereka melalui ancaman, penganiayaan, atau bahkan dengan membunuh mereka. Dapat dipastikan setiap tahun ada sejumlah wartawan di dunia ini yang terbunuh karena pekerjaan mereka.

Impunitas di Asia Tenggara

Dalam tiga tahun terakhir ini, CPJ menempatkan Irak dan Somalia sebagai negara-negara di urutan teratas dalam index impunitas yang dikeluarkan setiap tahun. Salah satu negara di Asia Tenggara, yakni Filipina, secara bergiliran dengan Columbia dan Sri Langka menempati urutan 3 hingga 5 dalam index tersebut.

Yang menyedihkan, kalau dilihat kondisi kawasan Asia Tenggara secara umum, Filipina bukanlah satu-satunya negara dengan impunitas tinggi. Bahkan dapat dikatakan setiap tahun di masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara terjadi praktik impunitas.

Sepanjang 2012 ini saja Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), yang bermarkas di Bangkok, Thailand, telah mencatat 100 kasus impunitas yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi di Asia Tenggara.  Tanpa mengabaikan kemungkinan jumlah yang lebih besar, karena belum tercatat atau terlaporkan, di antara 100 kasus tersebut yang terbesar terjadi di Filipina (36 kasus), diikuti dengan di Vietnam (14 kasus), Burma dan Cambodia (masing-masing 12 kasus), Indonesia (10 kasus) serta Malaysia (9 kasus).

Di antara kasus-kasus tersebut, 29 kasus merupakan praktik impunitas melalui penerapan hukum (7 kasus penahanan dan 22 kasus pemidanaan). Sisanya, 71 kasus berupa tindakan impunitas melalui kekerasan, yakni 23 kasus penganiayaan, 13 kasus pembunuhan dan 35 kasus ancaman (lihat Tabel di bawah ini).

Tabel: Rangkuman Impunitas terkait kasus-kasus terdokumentasi SEAPA sepanjang 2012

Negara

Impunitas melalui Kekerasan

Impunitas melalui Hukum

Total

Berdasar

Negara

Penganiayaan

Pembunuhan

Ancaman

Penahanan/

Pemenjaraan

Putusan

Hukum Pidana

Total

Berdasar Kategori >

23

13

35

7

22

100

Burma/Myanmar

2

0

6

0

4

12

Kambodia

1

2

3

1

5

12

Indonesia

5

1

3

0

1

10

Laos

0

0

1

0

0

1

Malaysia

2

0

3

2

2

9

Filipina

10

9

17

0

0

36

Singapura

0

0

0

0

1

1

Thailand

0

1

1

0

2

4

Timor Leste

1

0

0

0

0

1

Vietnam

2

0

1

4

7

14

Sumber: Alerts SEAPA

29 kasus melalui proses hukum di atas sekaligus menunjukkan bahwa negara telah secara sistematis melakukan impunitas dengan memanfaatkan hukum yang ada. Artinya, sistem hukum di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara ini pada dasarnya tidak akuntable dan masih terbuka untuk dimanfaatkan para penguasa untuk menghalangi perjuangan kebebasan berekspresi, yang sekaligus berarti juga akan melanggengkan terjadinya pelanggaran HAM.

Peringatan Hari Anti Impunitas

Sejak tahun lalu SEAPA dan seluruh jaringannya di tingkat regional maupun internasional memanfaatkan the International Day to End Impunity (Hari Internasional Anti Impunitas) setiap 23 November sebagai salah satu upaya untuk mengakhiri impunitas. Tanggal 23 November ini diusulkan sekaligus untuk mengenang pembantaian tragis 32 wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistiknya di Maguindanao, Filipina Selatan, tiga tahun silam (2009).

Tentu, mewujudkan tujuan utama mengakhiri impunitas bukanlah pekerjaan mudah. Usaha itu tak mungkin hanya dengan peringatan setiap tahun saja. Namun, dengan peringatan bersama oleh segenap aktivis yang serentak secara global akan terbangun kesadaran bahwa impunitas adalah musuh segenap umat manusia. Impunitas merupakan tindakan sistematis untuk mengaburkan peristiwa atau kejadian-kejadian pelanggaran HAM. Impunitas juga akan menggiring siapa saja untuk takut menyatakan atau menjadi saksi kebenaran.

Di dalam setiap peringatan hari anti impunitas akan dipublikasikan sederet kasus impunitas. Para pemimpin yang negaranya memiliki angka impunitas tinggi perlu diingatkan tentang pentingnya penegakan akuntabilitas hukum dan atau peninjauan kembali hukum yang kondusif terhadap praktik impunitas. Di tengah masyarakat juga perlu dibangun kesadaran bahwa impunitas memiliki dampak yang sangat luas. Ketakutan untuk mengungkap atau menyampaikan kebenaran ke tengah publik akan diikuti dengan penyelewengan-penyelewengan di pelbagai bidang kehidupan. (oleh Wisnu T Hanggoro*)

*Wisnu T Hanggoro, Program Manager pada Southeast Asian Press Alliance/SEAPA, Bangkok, Thailand. Tulisan ini disusun dalam rangka peringatan the International Day to End Impunity 23 November 2012).