[Indonesia] AJI urges government to lift social media restrictions

Indonesian government has restricted the use of social media to stop the widespread sharing of manipulated videos and pictures following the violent post-election riots that started from Tuesday night, 21 May 2019, and continued till yesterday evening. The riots erupted in several spots in Jakarta, concentrated in Thamrin area, Central Jakarta and Slipi, West Jakarta.

The rally initially was meant to protest President Joko Widodo-Ma’ruf Amin’s official victory against Prabowo Subianto-Sandiaga Uno as announced by the General Elections Commission (KPU) early Tuesday morning, before turning violent.

Jokowi-Ma’aruf polled 85 million votes or 55.5 percent of the total ballots cast, against Prabowo-Sandiaga with 68 million votes or 44.5 percent.

Indonesian Chief Security Minister Wiranto then held a press conference at his office on Medan Merdeka Barat street, Central Jakarta, on Wednesday, 22 May 2019, and announced several security measures including a temporary crackdown on social media.

Wiranto cited the Bill of Act on Electronic Information and Transaction (UU ITE/Law No 11/2008) as the legal basis for the government to enforce the restrictions. He didn’t mention any specific social media platform.

According to Wiranto, the temporary restriction was necessary to stop the spread of false news on social media, that could incite further violence.

No clear indication has been given on how long the crackdown will be enforced. The minister only said “it could last 2-3 days.” The final decisions appears to depend on the country’s security situation.

To respond the government’s decision, the Aliansi Jurnalis Independen (AJI, Alliance of Independent Journalists) issues the following statements:

  1. We call on the government to lift the restriction of social media access immediately. We believe the decision is not in line with article 28 F of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 which guarantees the citizens’ freedom to communicate and obtain information. The restriction is also against Article 19 of the Human Rights Declaration which states that everyone has the right to seek as well as receive and impart information and ideas through any media.
  2. We demand the government to respect public’s rights to receive information. While we understand the government’s intention to stop the distribution of false information and protect the public during violent protests, the decision has also inadvertently restricted public’s access to factual information.
  3. We urge all the parties to be more responsible when they exercise their rights and  freedom of expression. We disagree with disinformation campaign, provocative actions and hate speeches on social media, because it can trigger more violence and further polarized the country. It can also put public at risk and hamper democracy.
  4. Therefore, we ask the government to engage with social media providers so they can be actively involved in stopping the spread of false information and hate speeches through transparent mechanism with a stronger legal basis.

Jakarta, 23 May 2019

Chairman of AJI Indonesia, Abdul Manan
+62 818-948-316

Head of Advocacy Division of AJI Indonesia, Sasmito Madrim
+62 857-7970-8669

 

 

AJI Mendesak Pencabutan Pembatasan Akses Media Sosial

Pemerintah memutuskan membatasi akses terhadap media sosial, khususnya fitur penyebaran video dan gambar, pascademonstrasi yang berujung dengan bentrokan dan pembakaran sejak Selasa 21 Mei 2019 malam lalu dan berlanjut hingga hari berikutnya. Kericuhan ini terjadi di Kawasan Thamrin Jakarta Pusat dan Slipi Jakarta Barat.

Para demonstran itu memprotes hasil pengumuman Komisi Pemilihan Umum pada Selasa dini hari yang menyatakan bahwa pemenang pemilu presiden adalah pasangan no 1. Joko Widodo – Ma’ruf Amin dengan perolehan suara 85.607.362 (55,50%). Sedangkan pasangan No 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 (44,50%).

Pembatasan akses ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019). Pemerintah merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai dasar hukum mengeluarkan kebijakan ini.

Menurut Wiranto, pembatasan yang bersifat sementara ini untuk menghindari berita bohong tersebar luas kepada kepada masyarakat tentang peristiwa beberapa hari belakangan ini. Wiranto tidak memastikan kapan pembatasan ini akan dicabut, karena sangat bergantung terhadap situasi keamanan di dalam negeri.

Menyikapi langkah ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan sikap:

1. Mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan pembatasan akses media sosial. Kami menilai langkah ini tak sesuai Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi.

2. Meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi. Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar.

3. Menyerukan kepada semua pihak untuk menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya. Kami menolak segala macam tindakan provokasi dan segala bentuk ujaran kebencian, karena itu bisa memicu kekerasan lanjutan serta memantik perpecahan yang bisa membahayakan kepentingan umum dan demokrasi.

4. Mendorong pemerintah meminta penyelenggara media sosial untuk mencegah penyebarluasan hoaks, fitnah, hasut, dan ujaran kebencian secara efektif.Melalui mekanisme yang transparan, sah, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Jakarta, 23 Mei 2019
Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan
Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Sasmito Madrim

Narahubung: Sasmito Madrim +62 857-7970-8669

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →